ALFI: Inpres 5/2020 & PM 42/2020 Tunjukkan Keseriusan Pemerintah Benahi Logistik Nasional

29 / 06 / 2020 - in Berita

Pemerintah telah menerbitkan dua peraturan yang mengatur sistem logistik nasional. Pertama adalah Inpres No.5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 16 Juni 2020. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan PM 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PM 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan secara Elektronik (Delivery Order Online/DO Online) untuk Barang Impor di Pelabuhan, yang berlaku mulai 19 Juni 2020.

Inpres 5/2020 mencakup penyederhanaan proses pemeriksaan barang, mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi sistem ekspor dan impor dengan kementerian/lembaga (KL) terkait, penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi antar-KL terkait. Kemudian peningkatan efisiensi proses logistik dengan kolaborasi sistem di sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan, sektor depo peti kemas dan menyederhanakan proses bisnis pembayaran penerimaan negara serta sinkronisasi jalur kereta api peti kemas.

Dalam Inpres 5/2020 juga melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, Kepolisian RI, dan instansi penerbit izin lainnya.

Sementara PM 42/2020 terdapat beberapa revisi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal dan perusahaan angkutan laut harus menerapkan sistem pelayanan DO Online untuk Barang Impor
(2) Pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi harus menggunakan pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal atau perusahaan angkutan laut dapat bekerja sama dengan penyedia jasa sistem informasi elektronik dalam hal belum memiliki sistem pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
(1) Penerapan pelayanan DO Online untuk Barang Impor di Pelabuhan dilakukan secara bertahap.
(2) Tahap awal penerapan pelayanan DO Online untuk Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada 4 (empat) Pelabuhan, yaitu: Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Makassar.
3) Menteri menetapkan Pelabuhan guna penerapan pelayanan DO Online barang impor sebagaimana dimaksud ayat (1).

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 4A sebagai berikut:
(1) Pelaksanaan pelayanan DO Online untuk Barang Impor merupakan sistem yang terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window, Inaportnet, dan sistem para pemangku kepentingan terkait.

(2) Pelaksanaan pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengajukan permohonan DO Online kepada perusahaan angkutan laut melalui sistem Indonesia National Single Window atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau pihak lain.
b. untuk perusahaan angkutan laut wajib mengirimkan elemen data DO Online yang diterbitkan ke sistem Indonesia National Single Window; dan
c. untuk badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal wajib menyediakan sistem yang memungkinkan untuk menerima elemen data DO Online dari sistem Indonesia National Single Window.

(3) Badan usaha pelabuhan selaku pengelola Terminal dan perusahaan angkutan laut yang tidak menerapkan pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi adiministratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan/ atau pencabutan izin usaha.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ALFI dalam hal ini menyambut positif keseriusan pemerintah dalam penataan ekosistem logistik nasional atau national logistics ecosystem (NLE). Ketua DPP ALFI yang sekaligus Chairman AFFA, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan bahwa ALFI sangat mengapresiasi terbitnya Inpres 5/2020 dan PM 42/2020.

Menurut Yukki, terbitnya dua peraturan ini menunjukkan keseriusan pemerintah yang fokus dalam membenahi logistik nasional. “Sekarang yang perlu kita kawal adalah implementasinya. NLE ini sudah seyogyanya menjadi sistem yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi, agar efisiensi dan transparansi di bidang logistik bisa tercapai,” kata Yukki dalam keterangan resminya, Senin (29/6).

Yukki mengatakan bahwa ALFI berharap agar perusahaan depo dan pergudangan, serta platform-platform logistik karya anak bangsa mendapatkan kesempatan lebih untuk saling berkolaborasi dan terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, sehingga tercipta saling sinergi antara pemerintah dan swasta. “Harapannya agar muncul inovasi dan pemulihan ekonomi di bidang manufaktur, logistik, dan pelayaran. Serta jasa lainnya yang terdampak di masa pandemi ini dapat lebih terakselerasi, dengan adanya simplifikasi proses melalui platform digital,” ujar Yukki.

 

Editor: Antonius
Foto: Dok. TruckMagz



Related Articles

Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix