4 Strategi Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jangka Pendek 2016 Versi SCI

27 / 01 / 2016 - in News

Pemerintah mulai kejar target untuk pelaksanaan proyek strategis infrastruktur di 2016 ini. Hal ini mendapat sambutan positif dari Supply Chain Indonesia (SCI) sebagai lembaga independen yang aktif dalam pengkajian, pengembangan, dan penerapan keilmuan dan wawasan praktis untuk kemajuan bidang logistik dan supply chain di Indonesia.

Dikutip dari situs resminya, SCI mengapresiasi kinerja Pemerintah yang berencana mempercepat proses penyerapan anggaran pembanguna, terutama untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembangunan, operasionalisasi, sampai perolehan kemanfaatannya.

Inefisiensi logistik Indonesia, menurut catatan Setijadi, S.T., M.T. selaku Chairman SCI, tergambar dari biaya pengiriman domestik berbagai komoditas yang melebihi biaya pengiriman dari negara lain. Misalnya, biaya pengiriman daging sapi dari NTT ke Jakarta sekitar Rp 3 ribu per kg, sementara dari Australia hanya sekitar Rp 700 per kg.

Salah satu penyebab inefiesiensi tersebut adalah persoalan infrastruktur di Tanah Air. Kondisi infrastruktur Indonesia tercermin dari laporan The Global Competitiveness Index 2015–2016 dari World Economic Forum. Dari hasil penilaian terhadap 144 negara, infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 62. Untuk kawasan ASEAN, peringkat tersebut masih di bawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (24), dan Thailand (44).

Setijadi juga berharap agar pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah dan panjang, perlu segera mematangkan konsep Tol Laut sebagai strategi peningkatan efisiensi logistik nasional. Sebab, Tol Laut merupakan konsep yang bersifat strategis, sehingga perlu integrasi antara kementerian/lembaga, perusahaan-perusahaan BUMN operator pelabuhan, industri pelayaran nasional, industri perkapalan, dan lain-lain.

Untuk itu, SCI merekomendasikan 4 strategi implementasi pembangunan infrastruktur jangka pendek pada tahun 2016;

1. Koordinasi antar kementerian dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Hal ini untuk menghindari beberapa persoalan seperti misalnya pembangunan pelabuhan tanpa dukungan akses jalan yang memadai, pembangunan cold storage tanpa didukung dengan ketersediaan listrik yang memadai, dan sebagainya.

2. Pembangunan infrastruktur transportasi diarahkan ke pembangunan transportasi multimoda dengan transportasi laut sebagai backbone. Hal ini berarti pembangunan transportasi laut saja tidak cukup tanpa didukung dengan peningkatan aksesibilitas transportasi daratnya. Sebagai contoh, harga semen di wilayah Papua hingga Rp 1,2 juta itu di Wamena yang tidak bisa dicapai dengan transportasi jalan. Sementara, disparitas harga semen di Jayapura masih dalam batas wajar dibandingkan harga di Pulau Jawa.

3. Pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan good corporate governance (GCG) untuk menghindari inefisiensi dalam proses pelayanan infrastruktur, terutama di pelabuhan.

4. Pengembangan sistem logistik berbasis komoditas dan wilayah dengan mengacu kepada sistem logistik secara nasional dengan dukungan kementerian/ lembaga terkait dan pemda setempat.

Teks : Antonius S

Data & Foto : Supply Chain Indonesia



Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix