Tiga Catatan Penting dari Kemenperin terkait Implementasi Zero ODOL

30 / 03 / 2021 - in Berita

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Muhammad Khayam mengatakan, salah satu kebijakan yang akan berdampak signifikan pada industri adalah pelaksanaan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL). Kebijakan dari Kementerian Perhubungan ini bertujuan untuk penegakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, khususnya berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Kebijakan (Zero ODOL) rencananya akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2023. Ketidakpatuhan pada peraturan berupa overload dan over dimensi dapat menimbulkan permasalahan. Antara lain kerugian negara akibat kerusakan jalan, peningkatan kecelakaan angkutan barang, kecepatan kendaraan tidak maksimal, dan kinerja transportasi barang (logistik) yang buruk,” kata Dirjen Khayam pada acara FGD Kebijakan Logistik Nasional terhadap Sektor IKFT di Tangerang, Selasa (30/3).

Kemenperin sebagai pembina industri akan terus berupaya menjaga iklim usaha yang kondusif, sembari tetap menjaga kepentingan umum lainnya. Misalnya isu lingkungan dan penggunaan infrastruktur bersama, seperti jalan dan jembatan. “Kami dan para pelaku industri meminta dilakukan penelaahan lebih lanjut terhadap aturan tersebut,” ujar Dirjen IKFT.

Menurut Khayam, ada tiga hal penting yang menjadi catatan dan perlu diselesaikan terlebih dulu sebelum kebijakan Zero ODOL diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2023.  Pertama, penyesuaian uji kir yang ada terhadap desain kendaraan dan kelas jalan. Kedua, kebijakan penerapan multiaxle. Ketiga, peningkatan kualitas daya dukung jalan sesuai kelas jalan,” sebutnya.

Ia menambahkan, hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi pandemi Covid-19 yang memengaruhi persiapan industri dalam implementasi Zero ODOL. “Sebagian besar industri mengalami penurunan utilisasi yang cukup banyak dan pemulihannya memerlukan waktu yang tidak sebentar,” kata dia.

Khayam menyatakan bahwa Kemenperin dan pelaku industri secara prinsip mendukung kebijakan Zero ODOL. “Kebijakan Zero ODOL berkaitan dengan banyak aspek, peraturan perundangan dan stakeholder, sehingga memerlukan kajian yang komprehensif dalam implementasinya,” ujarnya menegaskan.

 

Editor: Antonius
Foto: Ditjen Hubdat



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix