Ada Directional Imbalance pada Sistem Logistik di Indonesia, Ini Solusinya

26 / 03 / 2021 - in Berita

Ada Directional Imbalance pada Sistem Logistik di Indonesia, Ini Solusinya

Pemerintah terus berupaya memperbaiki sektor maritim dan logistik di Indonesia. Karena pesoalan logistik masih belum dikembangkan secara baik. Pemerintah menargetkan biaya logistik Indonesia dapat dipangkas dari saat ini 23,5% menjadi 17%, biaya ini lebih mahal dibandingkan beberapa negara tetangga sehingga pelaku usaha sulit bersaing.

Terkait itu Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Arah Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) Kedepan”. Hadir dalam acara yang diselanggarakan di Hotel Pesona Alam Bogor, pada Jumat (25/3) yakni P.N. Laksmi Kusumawati, Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. I Nyoman Pujawan selaku Ketua Institut Supply Chain dan Logistik Indonesia (ISLI), Dr. Nofrisel selaku Kepala Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik, Supply Chain dan SDM, dan moderator Erwin Raza, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Dalam paparannya Prof. Nyoman menyebutkan bahwa ada directional imbalance pada sistem logistik di Indonesia. “Artinya ada ketidakseimbang antara jumlah barang di Indonesi Timur dan Barat serta volume. Jika hal ini tidak seimbang akan selalu berkontribusi positif terhadap cost. Di dunia juga terjadi directional imbalance yang luar biasa. Arus barang dari Asia ke Amerika jauh lebih besar daripada sebaliknya. Ini karena faktor produksi di China. Sehingga ekspor di China dan beberapa negara lainnya lebih besar. Asia ke Eropa juga jauh lebih besar daripada Eropa ke Asia.  Pada Sislognas ini yang harus kita lihat adalah muatan ada dan berimbang maka itu sangat menigkatkan efisiensi dari kegiatan logistik, pengaruh lain juga ada dari infrastuktur, pelaku jasa logistik, tapi harus dinyakinkan punya volume yang cukup dulu,” jelasnya.

“Ketika bicara volume angkutan dari Timur ke Barat itu tidak terlalu besar, mungkin yang harus ditingkatkan adalah sentra produksi di wilayah Timur karena wilayahnya luas. Apa yang bisa diangkut dari Timur ke Barat? Volume dan kegiatan produksi di Timur harus berkembang, sehingga ada muatan. Tidak bisa hanya bicara pelabuhan, kapal dan truk saja. Tapi barangnya ada atau tidak? Jika barang dari Timur tidak ada dalam jumlah cukup, akan selalu ada masalah pengangkutan kapal dari Timur yang tidak akan penuh. Masalah kita ada volume, geographic spread, tipe produknya itu yang harus dikendalikan oleh pemerintah,” sarannya.

“Bicara sistem logistik ada pelaku, teknologi, industri logistik, regulasi dan infrastuktur ini harus ada yang mengerjakannya. Logistik ini tidak boleh lepas dari siapa yang punya barang, tidak bisa hanya menyiapkan kapal dan pelabuhan. Barangnya harus ada. Maka mungkin sekali Sislognas ini harus disupport oleh Kemenperin dan Kementan, karena mereka yang punya barang,” tambah Prof. I Nyoman.

Menurut Prof. I Nyoman, jika secara proses bagus mulai dari transportasi, gudang, packaging, material handling, bea cukai hingga reverse logistics maka performa logistik akan baik. “Salah satu elemen yang harus ditambahkan kedalam Sislognas adalah logistics cost, reliability, risiko yang rendah dan agility artinya bisa beroperasi pada ketidakpastian tinggi itu juga penting. Jadi minset kita saat mendesain logistik kedepan jangan hanya bicara cost. Orang yang punya pendapatan menengah keatas, tidak bicara cost, yang penting adalah kemudahan mendapatkan barang. Dan kita sebenarnya belum tahu persis secara holistik performance logistik,” katanya.

“Teknologi bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk mendukug sistem logistik nasional. Kedepan peluang yang bisa di diambil adalah pengembangan logistik dari driveless truck, drone untuk pengiriman baran, sistem gudang dengan robot dan big data analytic. Dari sistem logistik kita yang kurang adalah kemampuan untuk memantau apa yang sedang terjadi. Kita bisa mengontrol capture data di banyak titik. Ini tidak hanya masalah cost, misalnya kecepatan proses di setiap pelabuhan. Ini semua harus di-capture datanya. Jadi pemerintah perlu punya dashboard untuk melihat performance logistik kita seperti apa, trend bisa dilihat dari waktu ke waktu. Seperti itulah yang bisa memperbaiki sistem logistik,” pungkasnya.

Editor : Sigit

Foto : TruckMagz



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix